jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta pemerintah mencabut rencana pelibatan taruna Akademi Militer (Akmil), untuk mendidik pelajar di Sekolah Rakyat.
"Pemerintah harus segera meninjau ulang dan membatalkan rencana ini," kata Usman melalui keterangan persnya, Sabtu (27/6).
Dia menuturkan pelajar di Sekolah Rakyat seharusnya difokuskan untuk mempelajari nilai HAM dan penguatan identitas sebagai masyarakat sipil yang bermartabat.
"Bukan mereduksinya dengan menggunakan pendekatan pendidikan militer," ujar Usman.
Dia mengatakan rencana pelibatan taruna Akmil mendidik pelajar di Sekoah Rakyat menjadi bukti meluasnya militerisasi ruang sipil di Indonesia.
Menurut Usman, pemerintah terkesan tutup mata terhadap kritik kebijakan pelibatan tentara ke program negara di luar urusan pertahanan.
Dia juga menilai rencana taruna Akmil mendidik pelajar di Sekolah Rakyat, menjadi tanda pemerintah tak belajar dari tragedi meninggalnya warga sipil saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil).
Diketahui, lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) meninggal dunia saat mengikuti Latsarmil.
