jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pemerintah Kabupaten Lamongan masih menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah sebelum mengambil langkah administratif terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moh. Nalikan menegaskan pihaknya akan mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku terkait status kepegawaian ASN yang sedang menjalani proses hukum.
"Ini kan masih dalam proses. Artinya, sesuai dengan aturan, kami menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Nalikan, Rabu (4/6).
Menurut dia, Pemkab Lamongan menghormati proses hukum yang saat ini ditangani aparat penegak hukum.
Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu seluruh tahapan hukum selesai sebelum menentukan langkah lanjutan terhadap ASN yang terlibat perkara tersebut.
"Pada prinsipnya kami menunggu proses hukum sampai selesai sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.
Nalikan menambahkan penyelesaian perkara dugaan korupsi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Sementara itu, Pemkab Lamongan tetap fokus menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
