jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga (Unair) bersama Aliansi Mahasiswa Unair yang menamakan diri Ksatria Airlangga bakal menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6).
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak efektif dan membebani anggaran negara.
Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan pihaknya telah menyusun 16 poin tuntutan. Namun, terdapat dua isu utama yang akan menjadi sorotan dalam aksi tersebut.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi, Selasa (16/6).
Selain itu, mahasiswa juga mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Mereka juga menolak militerisme dan meminta militer dikembalikan pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
Tuntutan lainnya meliputi penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, pembebasan tahanan politik, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, hingga perlindungan terhadap kebebasan pers.
Rizqi memperkirakan aksi tersebut akan diikuti sekitar 400 hingga 500 mahasiswa Unair. Ia juga membuka peluang mahasiswa dari kampus lain untuk bergabung.
"Insyaallah nanti ada 400 sampai 500 yang akan datang dari teman-teman Unair. Cuma nanti barangkali ada kampus lain yang akan bergabung juga, kami sangat terbuka," ujarnya.
