jpnn.com, JAKARTA - Rencana penerapan mandatory biodiesel B50 mulai Juli 2026 dinilai berpotensi memunculkan persoalan baru bagi perekonomian nasional.
Di tengah upaya memperkuat ketahanan energi, kebijakan itu justru disebut bisa memperbesar beban fiskal, sekaligus menggerus devisa ekspor sawit Indonesia.
Hal itu terungkap dalam laporan terbaru lembaga think tank lingkungan dan ekonomi berkelanjutan, Transisi Bersih, bertajuk Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru? yang dipaparkan dalam diskusi publik di Jakarta, Rabu (20/5).
Peneliti Transisi Bersih, Aimatul Yumna, mengatakan kebijakan biodiesel memang berhasil mengurangi impor solar selama satu dekade terakhir.
Namun, di balik itu muncul konsekuensi ekonomi yang tidak kecil.
Menurut dia, sepanjang 2015-2024 kebijakan mandatory biodiesel menghasilkan neraca ekonomi negatif lebih dari Rp 409,6 triliun.
Angka tersebut berasal dari hilangnya potensi devisa ekspor crude palm oil (CPO) dan membengkaknya subsidi biodiesel.
“Untuk setiap Rp 1 penghematan impor solar yang diperoleh, negara justru menanggung biaya sekitar Rp 1,48 dalam bentuk kehilangan devisa ekspor CPO dan subsidi biodiesel,” ujar Aimatul dalam keterangannya, Kamis (21/5).
