jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan ekonomi berbasis platform atau gig economy kini tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga menantang cara negara memaknai hukum dan perlindungan tenaga kerja di era digital.
Hal itu mengemuka dalam seminar nasional Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang menghadirkan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra di Surabaya, Selasa (19/5).
Dalam forum tersebut, Yusril menekankan bahwa transformasi digital telah melahirkan bentuk baru hubungan kerja yang jauh berbeda dari model konvensional.
Sistem kerja kini banyak ditentukan oleh platform digital dan algoritma, bukan lagi interaksi langsung antara pekerja dan pemberi kerja.
Dia menggambarkan realitas baru di mana satu individu dapat menjalankan banyak pekerjaan sekaligus dalam satu hari melalui berbagai aplikasi digital, mulai dari layanan administrasi, transportasi daring, hingga desain grafis.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan tantangan serius dalam aspek status pekerjaan, perlindungan hukum, hingga jaminan keselamatan kerja.
“Sekarang seseorang berhadapan bukan lagi dengan manusia secara langsung, tetapi dengan sistem algoritma yang mengatur distribusi pekerjaan, tarif, bahkan akses layanan,” ujarnya.
Yusril menilai, kerangka hukum nasional perlu segera beradaptasi dengan perubahan tersebut. Negara, kata dia, tidak boleh tertinggal dalam merespons model ekonomi baru yang ditopang teknologi digital.
