jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota Bogor menegaskan pentingnya penguatan validasi data dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional (JKN) guna memastikan intervensi anggaran tepat sasaran dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Bogor, Denny Mulyadi, saat memimpin rapat koordinasi Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Jaminan Kesehatan Kota Bogor Tahun 2026 di Balai Kota Bogor, Selasa (19/5/2026).
“Saya selalu mengingatkan terkait data, utamanya bagi perangkat daerah yang memanfaatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Validasi dan validitas data masih dinamis, karena ke depan akan menjadi acuan pemerintah dalam intervensi anggaran agar tepat sasaran,” ujar Denny.
Ia meminta perangkat daerah terkait bersama aparatur wilayah terus melakukan penyempurnaan data sebagai dasar kebijakan Pemerintah Kota Bogor dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Senada dengan itu, anggota DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, juga menyoroti pentingnya penguatan data dalam pelaksanaan program pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.
Dalam rapat tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kota Bogor, Jayadi, memaparkan capaian kepesertaan aktif JKN serta berbagai upaya untuk meningkatkan cakupan layanan kesehatan di Kota Bogor.
“Melalui forum ini kami bisa mendapatkan informasi untuk mencari solusi, evaluasi, dan monitoring ke depan,” kata Jayadi.
Ia menjelaskan, target kepesertaan aktif JKN Kota Bogor berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 minimal mencapai 80 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 83,50 persen pada 2029.
