jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi alias Jaro Ade menegaskan bahwa setiap langkah dan kebijakan yang diambil dalam pemerintahan selalu dilakukan melalui koordinasi dengan Bupati Bogor.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mencantumkan namanya dalam sejumlah tuntutan massa.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi undang-undang.
Namun demikian, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga situasi yang kondusif serta menyampaikan aspirasi dengan cara yang santun.
"Kabupaten Bogor adalah rumah bersama yang harus dijaga dan dibangun secara kolektif. Pemerintah daerah akan melayani setiap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab kami," ujarnya.
Persoalan Lahan PT BSS
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengikuti secara utuh perkembangan persoalan lahan PT BSS di wilayah Cigombong dan Cijeruk.
Isu tersebut, kata dia, juga menjadi salah satu aspirasi yang muncul dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
