jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk membubarkan ataupun melarang kegiatan nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi yang belakangan menjadi perbincangan publik.
Menurut Yusril, pemerintah menghormati kebebasan berekspresi, termasuk karya seni dan film dokumenter yang memuat pandangan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Pemerintah memang tidak pernah memberikan arahan kepada aparat di daerah untuk mengambil tindakan pembubaran ataupun pelarangan terhadap mahasiswa atau masyarakat yang nonton bareng film tersebut dan kemudian mendiskusikan apa yang ditayangkan di dalam film itu,” kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5).
Dia menegaskan, negara menjamin kebebasan berkreasi bagi para seniman serta kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk melalui karya audiovisual yang mengangkat isu sosial dan pembangunan di Papua.
Yusril juga menyebut pemerintah telah melakukan kajian terhadap berbagai program pembangunan di Papua, termasuk program ketahanan pangan dan energi yang dimulai sejak 2022 pada masa Presiden Joko Widodo.
Meski demikian, dia mengakui adanya kemungkinan dampak atau ekses di lapangan, seperti konflik lahan adat, persoalan lingkungan, hingga isu hak masyarakat adat Papua yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Pemerintah melihat secara positif ada kritik-kritik yang disampaikan di dalam film dokumenter itu dan itu menjadi bahan untuk evaluasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yusril menyoroti penggunaan istilah dalam film tersebut yang sempat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, seperti istilah 'pesta babi' dan 'kolonialisme'.
