jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah dinilai terjebak dalam gelembung narasi optimisme yang tidak relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh angka Rp 17.700 per dolar AS dan lonjakan harga kebutuhan pokok, pemerintah justru dinilai lebih sibuk menjaga citra ketimbang merespons kesulitan nyata yang dihadapi publik.
Kritik tajam ini mengemuka dalam diskusi Pojok Bulaksumur bertajuk "Menguji Narasi Optimisme Negara di Balik Gejolak Ekonomi Nasional" yang digelar di selasar Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (19/5).
Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol UGM Media Wahyudi Askar menyoroti adanya jurang lebar antara data statistik pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan pemerintah dengan pengalaman hidup masyarakat.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi saat ini cenderung hanya dinikmati oleh kelompok elite dan pemilik modal.
"Problem terbesar hari ini adalah terlalu jauh antara angka yang dinarasikan pemerintah dengan realita di lapangan. Ekonomi memang tumbuh, tetapi hanya dinikmati oleh kelas atas dan orang superkaya. Masyarakat kelas menengah dan kelompok rentan justru sedang tertekan hebat," ujar Media.
Media secara khusus menyoroti beberapa program pemerintah yang dinilai belum berbasis riset dan berpotensi membebani fiskal, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total dan moratorium terhadap program-program tersebut agar kebijakan publik kembali berpijak pada data dan kebutuhan nyata, bukan sekadar syahwat politik jangka pendek.
Dosen Ilmu Komunikasi Fisipol UGM Gilang Desti Parahita juga menyoroti kegagalan komunikasi pemerintah yang dinilai minim empati.
