bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB terus bergerak aktif mendekatkan layanan hukum ke tengah masyarakat.
Terbaru, lewat program Klinik Hukum di RRI Mataram pada Kamis (18/6), Kanwil Kemenkum NTB mengupas tuntas kemudahan akses bantuan hukum gratis bagi warga kurang mampu melalui tema "Posbakum dan Akses Keadilan untuk Warga".
Kepala Divisi PPPH, Edward James Sinaga yang menjadi narasumber membahas peran Posbankum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Layanan ini diberikan secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin atau kurang mampu melalui kolaborasi pemerintah desa/kelurahan, organisasi bantuan hukum, dan penyuluh hukum.
Edward James Sinaga menyebutkan telah terbentuk 1.166 Posbankum yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan pada 10 kabupaten/kota di NTB.
Posbankum memberikan layanan konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, hingga rujukan perkara kepada advokat atau organisasi bantuan hukum apabila perlu ditindaklanjuti ke pengadilan.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menegaskan bahwa Posbankum menjadi sarana penting untuk menghadirkan akses keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.
“Melalui Posbankum, masyarakat dapat memperoleh layanan hukum yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.
