bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) bersama Analis Kebijakan dan Analis Hukum mengikuti Kegiatan Penjelasan Teknis Program Penulisan Buku Tahun 2026 secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (18/5).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Hukum, Ika Ahyani Kurniawati.
Ika Ahyani menyampaikan bahwa program penulisan buku yang telah diinisiasi sejak 2023 menjadi upaya strategis untuk membangun budaya literasi, dokumentasi pengetahuan, dan knowledge sharing guna memperkuat Kementerian Hukum sebagai learning organization.
Program 2026 mengangkat enam tema utama, yaitu isu pembaruan hukum, transformasi digital, pelayanan publik, kekayaan intelektual, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan hukum berkelanjutan.
Targetnya berupa output berupa e-book ber-ISBN yang bersumber dari pengalaman empiris pegawai.
Sesi penjelasan teknis disampaikan oleh Yani dari BSK Hukum.
Ia menjelaskan bahwa naskah buku harus mengikuti format standar penerbitan, mulai dari bagian awal, isi, hingga bagian akhir.
Bagian isi yang terdiri dari pendahuluan dan batang tubuh wajib memenuhi minimal 49 halaman sebagai syarat kelayakan pengajuan ISBN.
