bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB mengikuti kegiatan Policy Talks bertema “Penguatan Kapasitas Analis Kebijakan Menuju Kebijakan Hukum yang Adaptif Berbasis Bukti” yang dilaksanakan secara daring, Kamis (18/6).
Kegiatan ini diikuti Kadiv PPPH Edward James Sinaga bersama Tim Kelompok Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) dan Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi dalam bidang analisis kebijakan.
Mewakili Kepala Badan Strategi Kebijakan, Ika Ahyani Kurniawati menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan melalui penyusunan, pengkajian.
Termasuk pemberian rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada data, fakta, dan pendekatan evidence-based policy.
Menurutnya, peningkatan kapasitas Analis Kebijakan menjadi kebutuhan penting agar mampu menghasilkan analisis yang berkualitas dan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran.
“Penguatan kompetensi Analis Kebijakan menjadi kunci dalam menghasilkan kebijakan yang responsif, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ika Ahyani Kurniawati.
Pada sesi materi, Analis Kebijakan Madya Dewi Oktaviani memaparkan pentingnya penyusunan policy brief sebagai salah satu instrumen dalam proses perumusan kebijakan.
