jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) Abdul Razak Nasution mengatakan kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi tekanan berat.
Menurut dia, kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto mulai mengganggu kepentingan kelompok oligarki dan elite global.
“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” ujar Razak, Kamis (12/6).
Dia menjelaskan inti seluruh kebijakan tersebut ialah mengembalikan kedaulatan bangsa sesuai amanat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945.
Ada empat program pemerintah yang menjadi fokus, yakni kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis untuk kesejahteraan rakyat.
Razak menjelaskan salah satu langkah yang memicu reaksi keras ialah pengelolaan ekspor-impor secara terpadu melalui satu pintu di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegasnya.
Mengenai melemahnya nilai tukar rupiah, Razak menilai penjelasan yang hanya menyebutkan faktor geopolitik atau kebijakan luar negeri belum mengungkap gambaran sesungguhnya.
