jpnn.com - Setiap terjadi konflik antarsuku di Papua menyisakan pertanyaan yang sama: sampai kapan orang Papua kehilangan nyawa di tangan sesamanya sendiri?
Ini bukan semata seruan moral, melainkan soal kebijakan yang mendesak. Di wilayah yang masih bergulat dengan ketertinggalan pembangunan, kekerasan horizontal adalah kemunduran berlapis.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Manusia Papua Pegunungan pada 2024 baru 54,43, masih dalam kategori rendah.
Pada saat yang sama, penduduk provinsi ini sekitar 1,47 juta jiwa.
Dalam konteks itu, setiap korban jiwa, luka, pengungsian, dan rumah yang terbakar bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan pengurangan daya hidup sosial Papua.
Intinya sederhana: orang Papua tidak boleh terus berkurang karena konflik antar saudara.
Konflik antarsuku di Papua bukan peristiwa tunggal. Pemantiknya bisa berbeda—sengketa tanah ulayat, kematian anggota komunitas, relasi keluarga yang meluas menjadi pertikaian kolektif, atau ketidakpuasan atas hasil perdamaian—tetapi polanya serupa: penyelesaian yang longgar membuat konflik mudah tersulut lagi.
Kejadian di Timika memberi pelajaran penting. Pada Januari 2025, bentrokan antarkelompok di Mimika melukai sedikitnya 11 orang.
