jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemuda Muhammadiyah mulai menggulirkan wacana syarat baru bagi calon pimpinan organisasi.
Dalam Tanwir II Pemuda Muhammadiyah 2026 di Kabupaten Badung, Bali, muncul usulan agar anggota formatur dan Ketua Umum Pimpinan Pusat minimal berstatus mahasiswa doktoral.
Forum yang digelar pada 21-23 Mei 2026 itu menghasilkan sejumlah rekomendasi menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah 2027.
Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar Ahmad Tawalla menyambut positif usulan tersebut. Menurut dia, Pemuda Muhammadiyah merupakan jenjang pengkaderan terakhir sebelum kader aktif penuh di struktur Muhammadiyah.
Karena itu, kesiapan intelektual dan kematangan nalar ilmiah dinilai penting dimiliki para pimpinan organisasi.
“Mensyaratkan level akademik tertentu merupakan ide yang cemerlang. Kita perlu memastikan kesiapan intelektual dan kematangan nalar ilmiah para pimpinan,” ujar Dzulfikar dalam keterangannya, Sabtu (23/5).
Dzulfikar yang juga menjabat Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menilai usulan tersebut menunjukkan semakin banyak kader Pemuda Muhammadiyah yang telah berada di level doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.
“Ini bukan sekadar syarat administratif. Ini menjadi milestone sejarah bagi Pemuda Muhammadiyah,” katanya.
