jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Menghadapi ancaman krisis kapasitas lahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo resmi memberlakukan kebijakan pembatasan pembuangan sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto dan Depo Sampah Wates.
Langkah ini diambil sebagai upaya darurat untuk menekan volume timbulan sampah dan memperpanjang usia pakai landfill yang diprediksi hanya tersisa dua tahun lagi.
Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Bupati Kulon Progo Nomor 100.3.4.2/1330/2026, yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 serta Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2024.
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kulon Progo Ade Wahyudiyanto mengungkapkan bahwa saat ini sampah organik masih mendominasi kiriman sampah ke TPA.
"TPA seharusnya berfungsi sebagai penampung sampah residu, bukan sampah organik. Saat ini, sampah organik mendominasi hingga 50 persen atau sekitar 15 ton per hari dari total timbulan sampah yang masuk," ujar Ade di Kulon Progo, Kamis (18/6).
Ade menambahkan akumulasi sampah organik yang bercampur di TPA tidak hanya menyita ruang, tetapi juga membawa risiko lingkungan yang serius, seperti produksi air lindi (cairan sampah) dan gas metana yang berpotensi mencemari tanah serta sumber air di sekitar lokasi pembuangan.
Guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif mulai Juli 2026 mendatang, DLH Kulon Progo kini tengah mengintensifkan sosialisasi kepada pengelola Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle (TPS3R), bank sampah, hingga lapisan masyarakat luas.
Pihak pemkab menekankan perlunya perubahan pola hidup masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah tangga.
