jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani menghadiri Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Wamen Christina menyebut, Presiden Prabowo dalam pidatonya menegaskan APBN harus menjadi instrumen negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat secara merata.
Christina juga menyambut baik arah kebijakan ekonomi dan fiskal APBN 2027 yang disampaikan Presiden Prabowo, utamanya penekanan pembangunan yang berpihak kepada rakyat dan penguatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, termasuk memanfaatkan bonus demografi.
Menurutnya, penekanan itu menjadi pesan penting bagi Kementerian P2MI untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di tingkat global.
"Arah kebijakan itu sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat pelindungan pekerja migran Indonesia lewat peningkatan kompetensi, perluasan akses kerja yang aman dan legal, hingga penguatan ekosistem ekonomi nasional yang mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja berkualitas," ujar politikus Partai Golkar ini.
Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan target pertumbuhan ekonomi 2027 di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan defisit fiskal dijaga pada rentang 1,8 sampai 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Presiden juga menegaskan pentingnya disiplin fiskal, penguatan ketahanan pangan, hilirisasi sumber daya alam, serta optimalisasi penerimaan negara demi memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia. Salah satunya mewajibkan ekspor komoditas sumber daya alam strategis lewat BUMN yang ditunjuk," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Wamen Christina mengapresiasi penyampaian langsung KEM-PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden di hadapan DPR RI yang menjadi momentum bersejarah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena untuk pertama kalinya agenda tersebut disampaikan langsung kepala negara.
