jpnn.com, JAKARTA - Di tengah melonjaknya jumlah penonton film Indonesia, banyak rumah produksi justru mengaku tersingkir dari layar bioskop sendiri. Sejumlah produser kini ramai-ramai membongkar dugaan praktik dominasi jaringan bioskop dan PH besar yang disebut membuat ekosistem perfilman nasional makin tidak sehat.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mengaku menemukan adanya kekuatan besar yang menguasai banyak lini industri film sekaligus. Menurut dia, kondisi itu berpotensi membuat distribusi layar bioskop menjadi tidak adil bagi PH independen maupun produser kecil.
Lamhot Sinaga mengungkapkan, “Nah temuan yang kita juga ada adalah dia eksibitor, dia importir film, dia juga PH. Jadi tiga sekaligus,” dalam rapat dengar pendapat bersama pelaku industri perfilman.
Lamhot menilai posisi ganda itu membuat film produksi pihak terafiliasi otomatis lebih diutamakan untuk tayang di jaringan bioskop mereka sendiri. Sementara film dari PH lain harus berebut layar dengan ruang yang sangat terbatas. “Kalau dia punya layar lebar 100 sampai 200, otomatis film produksinya jadi prioritas dibanding PH yang tidak terafiliasi,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti minimnya bioskop di luar Pulau Jawa. Ia menyebut sekitar 70 persen layar bioskop nasional saat ini masih terkonsentrasi di Jawa, sehingga sineas daerah kesulitan berkembang. “Bagaimana mungkin teman-teman PH di Indonesia Timur bisa maju kalau layar lebarnya semua ada di Pulau Jawa,” ucap Lamhot.
Ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Malaysia yang sudah memiliki lembaga khusus seperti FINAS untuk mengatur kewajiban tayang film nasional. Menurutnya, Indonesia perlu membentuk badan independen agar penentuan film tayang tidak hanya bergantung pada eksibitor tertentu. “Nanti harus ada badan independen yang punya otorisasi menentukan film wajib tayang di layar lebar,” tegasnya.
Lamhot juga mengkritik sistem pembagian layar yang dinilai tidak transparan. Ia mempertanyakan dasar penentuan jumlah screen bagi tiap film yang tayang di bioskop. “Jangan ada yang dibatasi cuma dapat 10 screen, 20 screen, atau 40 screen. Apa dasarnya menentukan itu?” katanya.
Sementara itu, Produser sekaligus pemilik PH Media 8 Pictures, Ko Amirullah, menegaskan bahwa film seharusnya dinilai langsung oleh penonton, bukan oleh kelompok tertentu dalam industri. Ia menilai saat ini ada kecenderungan pihak tertentu merasa paling berhak menentukan standar film bagus.
