bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menggelar rapat harmonisasi Raperda dan Raperkada Lombok Barat, Senin (4/5).
Langkah ini diambil sebagai penyaring agar produk hukum daerah tidak hanya berkualitas secara teknis, tetapi juga sinkron dengan regulasi yang lebih tinggi.
Komitmen ini menjadi kunci terciptanya kepastian hukum yang kokoh bagi masyarakat Bumi Patut Patuh Patju.
Rapat harmonisasi dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, dihadiri jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan PT. BPR Lombok Barat dan Baznas Lombok Barat.
Keterlibatan berbagai pihak ini menjadi bentuk sinergi dalam penyusunan regulasi yang responsif dan implementatif di daerah.
Kakanwil Milawati menyampaikan apresiasi atas kehadiran para pemrakarsa dan seluruh peserta yang terlibat dalam proses harmonisasi.
Ia menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang untuk menyempurnakan rancangan regulasi agar tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami berharap melalui harmonisasi ini dapat dihasilkan produk hukum yang berkualitas, implementatif, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Kakanwil I Gusti Putu Milawati.
