bali.jpnn.com, MATARAM - Tim Kerja Badan Strategi Kebijakan (BSK) Kanwil Kemenkum NTB mengikuti Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) yang digelar Kanwil Kemenkum Jawa Barat secara daring, Senin (18/5).
Mengusung tema “Penguatan Peran Analis Kebijakan dalam Tata Kelola Kebijakan di Daerah,” kegiatan ini juga dirangkaikan dengan Penandatanganan PKS/Nota Kesepakatan serta diskusi interaktif melalui Policy Talks.
Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat kapasitas Analis Kebijakan dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data, objektif, implementatif, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Kemenkum Jawa Barat melaksanakan penandatanganan PKS dengan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN LAN RI.
Kemudian menandatangani Nota Kesepakatan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemprov Jawa Barat.
Kepala Kanwil Kemenkum Jawa Barat Asep Sutandar menegaskan bahwa Analis Kebijakan memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola kebijakan yang berkualitas.
Kepala Badan Strategi Kebijakan (BSK) Hukum Andry Indrady menekankan pentingnya kebijakan yang disusun berdasarkan data dan bukti kuat atau evidence-based policy.
Sesi Policy Talks menghadirkan Dr. Usman Slamet Ismanto dari Universitas Padjadjaran dan Dr. Joni Dawud dari LAN RI.
