jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari turut menanggapi kericuhan yang terjadi saat acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin malam (15/6). Qodari menekankan bahwa dalam praktik negara demokrasi, dialog merupakan instrumen wajib yang harus dikedepankan.
Ia menyayangkan aksi sekelompok mahasiswa yang merangsek ke panggung hingga membuat acara yang tengah berjalan tertib tersebut terpaksa dibubarkan.
"Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja," ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6).
Diskusi bertajuk "Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia" itu sedianya menghadirkan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.
Qodari menilai bahwa sebelum insiden terjadi, mayoritas mahasiswa mengikuti acara dengan kondusif dan acara tersebut juga telah mengantongi izin dari otoritas kampus.
Ia menegaskan bahwa jika ada ketidaksetujuan terhadap pemerintah, semestinya diselesaikan dengan dialog yang proporsional, bukan sekadar meluapkan amarah.
"Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain. Kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional," tambahnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan bahwa program tersebut adalah mandat konstitusional yang diberikan masyarakat kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Pemilu.
