jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Puluhan operator telekomunikasi yang tergabung dalam Koalisi Penyelenggara Infrastruktur Digital Bandung (KPIDB) menyampaikan keberatan terkait program migrasi kabel udara ke sistem ducting bawah tanah di Kota Bandung.
Meski mendukung program penataan kota, para operator menilai kebijakan tersebut berisiko mengganggu operasional perusahaan hingga layanan publik apabila dipaksakan tanpa pembahasan yang matang.
Keberatan itu disampaikan menyusul surat peringatan penurunan kabel di 15 ruas jalan utama dengan tenggat waktu hingga 1 Desember 2025.
Juru Bicara KPIDB Sony Setiadi mengatakan, pihaknya belum bersedia melakukan penurunan kabel ke saluran Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT) sebelum seluruh persoalan dibahas secara tuntas.
“Kami belum berkenan melakukan penurunan kabel ke saluran IPT sampai dengan pembahasan permasalahan mengenai regulasi, komersial, teknikal, hingga aspek pemeliharaan dibahas secara tuntas bersama para pelaku industri jaringan,” kata Sony saat ditemui di Kota Bandung, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, ketidakjelasan aturan dan skema implementasi berpotensi mengganggu keberlangsungan operasional perusahaan serta layanan internet masyarakat di Kota Bandung.
Sony juga menyoroti beban biaya yang dinilai memberatkan operator skala UMKM. Tarif flat Rp15 ribu per meter disebut tidak mempertimbangkan kondisi lapangan maupun kemampuan pelaku usaha kecil.
“Bagi operator lokal, beban biaya sewa ducting saja bisa mencapai Rp2,1 miliar untuk cakupan jaringan Tahap I. Angka itu belum termasuk biaya teknis migrasi,” ujarnya.
